UPAYA MENGATASI PENGANGGURAN

Penduduk Yang Bekerja
PENDUDUK YANG BEKERJA DI INDONESIA MENURUT JENIS PEKERJAAN/JABATAN DAN DAERAH PERDESAAN/PERKOTAAN 2008

Jenis Pekerjaan/Jabatan Perdesaan Perkotaan Jumlah
0/1 1.669.523 3.080.176 4.749.699
2 111.052 537.667 648.719
3 997.640 3.595.983 4.593.623
4 7.110.368 10.794.403 17.904.771
5 1.518.016 4.220.121 5.738.137
6 37.798.442 4.353.507 42.151.949
7/8/9 11.663.067 14.048.760 25.711.827
x/00 109.423 441.699 551.132
Jumlah 60.977.541 41.072.316 102.049.857

Sumber : BPS/Sakernas Februari 2008

KETERANGAN:

1. Tenaga Profesional, Teknisi dan yang sejenis, 2). Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan, 3). Tenaga Tata Usaha dan yang sejenis, 4). Tenaga Usaha penjualan, 5). Tenaga Usaha jasa, 6). Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan, 7/8/9). Tenaga Produksi, Peralatan, Operator alat-alat angkutan dan Pekerja Kasar

Penganggur Terbuka
PENGANGGUR TERBUKA DI INDONESIA MENURUT KATEGORI DAN DAERAH 2008

Kategori Perdesaan Perkotaan Jumlah
1 4.684.369 3.570.866 8.255.235
2 97.689 55.979 153.668
3 348.519 475.610 806.129
4 110.310 102.248 212.558
Jumlah 5.240.887 4.186.703 9.427.590

Sumber: BPS/Sakernas Februari 2008

*) 1. Mencari pekerjaan, 2. Mempersiapkan usaha, 3. Tidak mencari pekerjaan, 4. Sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja

  • UPAYA MENGATASI PENGANGGURAN

Angka pengangguran di Indonesia diperkirakan mencapai 20 juta orang atau hampir 15% jumlah angkatan kerja nasional. Angka ini diproyeksikan akan terus meningkat jika tidak ada langkah signifikan untuk mengatasinya.

Pendidikan

Jika kita amati seksama, kisruh penerimaan calon pegawai menjadi sipil (CPNS) yang beberapa tahun lalu mewarnai media cetak dan elektronik cukup memperhatinkan kita. Dengan munculnya KKN kerap menjadi alasan utama mereka melakukan protes. Mereka menganggap pemerintah tidak konsisten dan adil serta masih menetapkan pola-pola lama dalam seleksi CPNS.

Di luar itu semua sebenarnya ada persoalan yang selama ini belum kita kerjakan secara serius yaitu masalah penganggguran. Orang berduyun-duyun dan berdesak-desakan melamar PNS adalah bukti konkret bagaimana pengangguran di Indonesia semakin nyata

Pekerjaan seakan seperti nyawa dalam kehidupan. Karena itu bekerja kemudian dianggap sebagai eksistensi manusia dalam masyarakat.

Di sisi lain berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran sudah mencapai 40.1 juta orang atau sekitar 37 persen dari 106.9 juta jumlah angkatan kerja yang ada. Dari jumlah ini sebanyak 10.84 persen atau 11.6 juta orang adalah penganggur terbuka (artinya mereka bekerja dari 35 jam per minggu). Itu angka per Oktober 2005, atau belum memperhitungkan dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sebesar rata-rata 126 persen pada Oktober 2005). Sejak kenaikan harga BBM yang terakhir itu, gelombang PHK terutama di sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, sepatu, makanan, mainan, elektronik, kayu, mebel, dan lain-lain yang terjadi sepanjang 2005 belum berhenti. Bahkan wacana PHK juga merambah sejumlah perusahaan besar seperti Indofood, Unilever, dan beberapa bank BUMN seperti Danamon, Bank BNI, dan BII, dan sejumlah perusahaan otomatif.

Menurut perhitungan BPS, kenaikan BBM 2005 menciptakan tambahan pengangguran baru sebanyak 426.000 orang. Akan tetapi angka ini masih termasuk konservatif karena sumber industri menyebutkan angka PHK sudah lebih dari 700.000 sepanjang 2005 dua tahun ini.

Bahkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan akan ada tambahan 600.000 korban PHK baru. Selama ini, pengangguran memang bukan penyakit baru saja menjangkiti perekonomian Indonesia, karena trend kenaikan angka pengangguran sebenarnya sudah terjadi sejak 1990.

Penciptaan lapangan kerja yang terjadi sejak 1990 itu tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja. Ironisme inilah yang semestinya dicarikan jalan keluar oleh pemerintah saat ini dan semua pihak.

Jika kita mendata data yang ada, tahun 1997 angka pengangguran masih 4.7 persen, kemudian meningkat menjadi 6.12 persen (2000), lalu meningkat lagi menjadi 8.1 persen (2001), 9.06 (2002), 9.57 persen (2003), 9.86 persen (2004), 10.6 persen (2005). Bahkan menurut catatan beberapa lembaga riset, tahun ini angka pengangguran mencapai 12-12.6 persen. Yang lebih mencemaskan lagi karakteristik dan jumlah pengangguran di Indonesia yaitu dua per tiga penganggur yang saat ini berusia muda, 15-24 tahun.

Kondisi ini sangat mencemaskan dan memprihatinkan kita semua karena jika tidak cepat segera diatasi maka akan menjadi pemicu keresahan dan gejala sosial. Angka pengangguran terbuka ini juga sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, misalnya, Vietnam (6.1 persen), Thailand (1.5 persen), Malaysia (3.4 persen), Korea (3.7persen), dan Singapura (4.8 persen).

Di sisi lain menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2005 memperlihatkan kecenderungan meningkatnya angka pengangguran terdidik dalam dua tahun terakhir. Artinya kesulitan mencari pekerjaan bukan hanya dialami oleh angkatan kerja tidak terdidik, tetapi juga angkatan kerja terdidik (para sarjana). Ini dicurigai menjadi salah satu pemicu menurunnya jumlah mahasiswa baru, baik di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta ( PTS). Selanjutnya, minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi semakin menurun.

Mencermati gambaran di atas jelas bahwa perlu adanya penananganan serius dan solusi konkret, terukur, yang dapat diterapkan guna mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Ada dua hal mendasar yang perlu segera dilakukan saat ini. Pertama, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selama ini menjadi kebijakan untuk mengatasi pengangguran, seperti kebijakan revitalisasi pertanian, pedesaan, perikanan, dan kelautan.

Langkah ini sudah tepat, namun butuh tindakan nyata dan penjiwaan dari para anggota kabinet agar kebijakan ini benar-benar dapat diserap oleh angkatan kerja. Tetapi, tindakan nyata melalui barometer PDCA (Plan-Do-Check-Act) dan penjiwaan denan dasar GAIP (Goal-Action-Improvement- Persistence) maka kebijakan itu hanya sebatas dekorasi semata, seperti ungkapan: Jauh panggang dari api.

Kedua, revitalisasi keterlibatan (involvement) perguruan tinggi pada ranah orientasi. Artinya, perguruan tinggi saat ini dituntut mampu mengubah orientasi peserta didik dari pencari kerja menjadi pencipta kerja. Karena itu penambahan mata kuliah-mata kuliah kreativitasi perlu dipadatkan.

Sekilas cara ini terkesan sudah biasa, yang membedakan adalah perguruan tinggi sejak awal harus mampu membangun kerjasama kemitraan pada level strategis dengan banyak perusahaan (strategic linkage). Dengan kerjasama kemitraan diharapkan link and match program (program terkait dan sepadan) dapat untuk memenuhi para lulusannya diterima kerja.

Dengan dua obat di atas, diharapkan “penyakit kronis” penyakit pengangguran dapat disembuhkan, sehingga masalah pengangguran yang selama ini menjadi hambatan utama dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia dapat teratasi

Usaha Kecil

Dari sektor ekonomi yang ada, terdapat tiga sektor unggulan di UK. Pertama, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kedua, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, ketiga sektor industri, pengolahan. Oleh karena itu, pemerintah juga dapat memberikan prioritas stimulan kepada ketiga sektor unggulan tersebut. Apalagi jika dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas.

Potensi ini bisa lebih berkembang, jika pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap UK melalui berbagai program bantuannya. Memang sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan UK. Misalnya dengan mengatasi berbagai kendala di UK, seperti permodalan, pemasaran, manajemen dan sebagainya. Tetapi, persoalan yang dihadapi UK tidak hanya terbatas pada persoalan- persoalan teknis tetapi juga persoalan struktural seperti persoalan dalam relasi jender.

Hingga kini, masih banyak perempuan pengusaha kecil yang terhambat aksesnya karena persoalan relasi jender baik persoalan yang muncul di ranah domestik maupun publik. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah dapat berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang telah berkecimpung untuk melakukan pemberdayaan bagi para perempuan pengusaha kecil.

Program pengembangan UK juga seharusnya dilakukan secara komprehensif. Artinya, tidak hanya memperhatikan sisi usaha saja, tetapi juga sisi lingkungan dan pemburuhannya. Segala upaya untuk mengembangkan UK, sebaiknya dilakukan bersamaan dengan program meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya yang sebagian besar berasal dari kelompok miskin. Misalnya, dengan menperhatikan keamanan kerja dan kelangsungan sumber mata pencahariannya.

Berkaitan dengan itu, UK tidak hanya berpotensi untuk mengatasi pengangguran, tetapi juga dapat membuka kesempatan kerja kelompok miskin yang tidak dapat mengakses industri modern yang memiliki kualifikasi pekerja tertentu. Lebih jauh lagi UK berpotensi untuk mendukung kelangsungan hidup kelompok miskin agar menjadi lebih baik

Sekolah Kejuruan

Sekolah kejuruan merupakan jawaban untuk mengisi kebutuhan tenaga terampil tingkat menengah. Namun, sekolah kejuruan menjadi pelarian ketika mereka tidak diterima masuk sekolah menengah atas (SMA). Akibatnya, citra sekolah kejuruan secara umum terpuruk. Disiplin, kemampuan intelektual, dan kertrampilan yang seba tanggung membuat perusahaan lebih suka merekrut lulusan SMA daripada lulusan sekolah kejuruan.

Sekolah kejuruan merupakan salah satu komponen yang penting dikembangkan dalam pendidikan di Indonesia. Suatu waktu, jumlah siswa dan sekolah kejuruan harus lebih banyak daripada SMA karena SMA bertujuan mempersiapkan siswa ke perguruan tinggi. Sedangkan kebutuhan lulusan perguruan tinggi tidak banyak. Kita membutuhkan lebih banyak peserta didik yang mahir dan teampil yang siap bekerja di masyarakat.

Sekolah kejuruan menjadi harapan untuk menciptakan tenaga yang siap berkompetisi di lapangan kerja, akan tetapi, pendidikan bukan jawaban untuk mengatasi masalah pengangguran karena pengangguran merupakan masalah investasi untuk menciptakan lapangan kerja, bukan persoalan pendidikan. Meski sekolah menghasilkan lulusan seterampil dan seprofesional apapun, mana bisa lulusannya bekerja bila lapangan kerja tiak tersedia.

Pendidikan lagi-lagi harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang tidak semata-mata didesain hanya untuk mengabdi pada  pasar yang bersifat sesaat. Pendidikan bukan jawaban untuk kampanye politik memberantas pengangguran.

pendidikan untuk peradaban…

before u take this matery pls click this link ok..:
please check n click that link…
i’ll so happy if u would click that link… nice be ur friends…
tolong di klik ya linknya, trimakasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: