ARAH PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DI INDONESIA DENGAN ADANYA PERPU PENGGANTI UU-BHP

1. Latar Belakang
Mutu adalah suatu terminologi subjektif dan relatif yang dapat diartikan dengan berbagai cara dimana setiap definisi bisa didukung oleh argumentasi yang sama baiknya. Secara luas mutu dapat diartikan sebagai agregat karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen/pelanggan. Karakteristik mutu dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendidikan, mutu adalah suatu keberhasilan proses belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Bisa berupa mereka (konsumen) yang langsung menjadi penerima produk dan jasa tersebut atau mereka yang nantinya akan merasakan manfaat produk dan jasa tersebut.
Untuk bisa menghasilkan mutu, menurut Slamet (1999) terdapat empat usaha mendasar yang harus dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan, yaitu :
a) Menciptakan situasi “menang-menang” (win-win solution) dan bukan situasi “kalahmenang” diantara fihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (stakeholders). Dalam hal ini terutama antara pimpinan lembaga dengan staf lembaga harus terjadi kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu produk/jasa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut.
b) Perlunya ditumbuhkembangkan adanya motivasi instrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu. Setiap orang dalam lembaga pendidikan harus tumbuh motivasi bahwa hasil kegiatannya mencapai mutu tertentu yang meningkat terus menerus, terutama sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna/langganan.
c) Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan bukanlah suatu proses perubahan jangka pendek, tetapi usaha jangka panjang yang konsisten dan terus menerus.
d) Dalam menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, harus dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu. Janganlah diantara mereka terjadi persaingan yang mengganggu proses mencapai hasil mutu tersebut. Mereka adalah satu kesatuan yang harus bekerjasama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk menghasilkan mutu sesuai yang diharapkan.
Peraturan baru untuk Perguruan Tinggi tentunya akan menentukan kualitas/mutu dari esensi pendidikan itu sendiri dari mulai input-process-output. Tak henti-hentinya masyarakat Indonesia mengharapkan kualitas/mutu pendidikan itu bisa mereka raih dengan mudah dan gampang, namun seringkali harapan tersebut selalu terhambat dengan adanya suatu system yang berbelit-belit yang tidak menguntungkan terhadap seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Pada massa ini hanya orangorang tertentu yang hanya bisa mengenyam pendidikan itu sendiri.
Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 maka seluruh regulasi atau kebijakan pendidikan nasional mau tidak mau harus mendasarkan pada keberadaan sila-sila dalam Pancasila serta pembukaan UUD 45 ayat 4, maupun pasal-pasal dalam UUD 45 yang mengatur masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan. kebijakan-kebijakan pendidikan yang dibuat tidak boleh melemahkan keberadaan Pancasila itu sendiri.

2. Permasalahan
Paper ini secara singkat akan mengungkap dan melihat ke masa depan tentang arah pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Indonesia.
Menyimak uraian di atas perhatian kita akan terfokus bagaimana pendidikan yang ada pada Perguruan Tinggi mampu menghadapi berbagai persoalan yang semakin global. Tantangan yang dirasakan begitu luas dan berat ini perlu mendapat perhatian yang cukup serius. Oleh karena itu diperlukan konsep dan kerangka berfikir (mind-frame) atau suatu pemikiran yang mampu mengakomodir berbagai wacana dan fenomena tentang arah pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Indonesia.

3. Pembahasan
Akhir maret lalu Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU-BHP), setiap lapisan masyarakat yang peduli akan pendidikan di Indonesia sejenak merasa lega. Tapi ternyata tidak hanya sampai disitu, pemerintah saat ini berusaha untuk membuat Perpu pengganti dari UU-BHP tersebut. Pada intinya prinsip dari Perpu pengganti UU-BHP tersebut itu sama yang katanya Pemerintah tengah mengkaji peraturan alternatif menggantikan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) pasca dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Peraturan itu bisa berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Undang-Undang baru. Peraturan alternatif ini penting untuk segera diterbitkan sebagai payung hukum institusi pendidikan tinggi, termasuk yang berstatus Badan Hukum milik Negara. Karena pasca dibatalkannya UU BHP, timbul polemik pijakan hukum tata kelola perguruan tinggi. Terkait hal ini, Menteri Pendidikan Nasinonal Muhammad Nuh mengatakan ” Di sini lah muncul polemik apakah PT BHMN yang ada sekarang, batal demi hukum karena cantolannya PP No 61 sudah dihapus oleh BP 17, atau masih hidup. Para pakar hukum beberapa hari membicarakan hal ini, jawabannya beragam. Ada yang bilang sudah mati, masih hidup, itu terus jawabannya. Nah saya sebagai orang yang tidak begitu mengerti hukum, harus ambil posisi. Karena kami tidak ingin terjebak dalam polemik seperti itu. Solusinya kami ingin ada PP baru dan memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak terkendala oleh masalah hukum “, kata Muhammad Nuh pada reporter Alam Kusuma.
Muhammad Nuh menegaskan, kalau peraturan ini tidak segera diterbitkan, dampaknya akan mengganggu sistem perguruan tinggi. Karena tidak ada payung hukum didalamnya. Karena itu pihaknya menurut Muhammad Nuh ingin melindungi serta memastikan bahwa urusan akademik maupun administrasi dari seluruh perguruan tinggi, aman. Sementara saat ditanya bagaimana kerangka peraturan itu, Muhammad Nuh menjelaskan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memang mengamanatkan dibuatnya Undang-Undang khusus untuk mengatur tata kelola perguruan tinggi dan sekolah. UU BHP, dibuat untuk menjalankan UU Sisdiknas, sehingga setelah UU BHP dibatalkan terjadi kekosongan hukum.
Mendiknas menambahkan, selain ke perguruan tinggi, masih banyak implikasi dibatalkannya UU BHP. Mendiknas mencontohkan, saat ini nasib sekolah dan perguruan tinggi yang dikelola yayasan menjadi tidak jelas. Sebab, UU Yayasan melarang sebuah yayasan mengelola badan pendidikan secara langsung. Yayasan harus membentuk badan usaha. Menurut Mendiknas, badan usaha cenderung lebih banyak meraih laba. Hal itu tidak sesuai dengan UU Sisdiknas yang mengharuskan badan pendidikan bersifat nirlaba. Solusinya dengan UU BHP. Tapi karena MK telah membatalkannya, maka Kementeriannya kata Nuh harus segera mencari peraturan alternatif menggantikan UU BHP.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh mengatakan, produk pengganti Undang Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) diharapkan selesai sebelum tahun ajaran baru mendatang. ”Saat ini kami bersama rektor dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan perguruan tinggi swasta sedang membahas produk pengganti UU BHP dan secepatnya akan difinalkan,” katanya di Yogyakarta, Jumat (21/5) kemarin. Oleh karena itu, menurut dia usai peringatan Dies Natalis Ke-46 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), produk pengganti UU BHP diharapkan sebelum tahun ajaran baru mendatang sudah selesai dan dapat disahkan. Ia menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi dasar ditetapkannya produk pengganti UU BHP itu. Di antaranya pendidikan harus bersifat nirlaba dengan tidak mengutamakan aspek keuntungan semata. Dengan demikian, menurut dia, bentuk produk pengganti UU BHP itu, apakah itu berupa peraturan pemerintah (PP) atau UU, harus tetap menggunakan prinsip nirlaba untuk mengunci akses agar tidak terjadi komersialisasi dalam pendidikan.
Aspek Ekonomi ”Prinsip lain yang harus dipenuhi adalah mencakup aspek otonomi. Dalam hal ini, kami akan memberikan keleluasaan kepada institusi perguruan tinggi untuk mengelola seluruh sumber daya dan tidak ha-nya sebatas pada bidang akademik,” kata Mendiknas. Ia menjelaskan, prinsip lain yang juga harus dipegang adalah institusi perguruan tinggi harus memiliki akuntabilitas sehingga semua langkah-langkah kebijakan pengelolaan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan tidak melampaui batas. Prinsip lain yang juga tidak kalah penting adalah adanya akses berkeadilan sehingga perguruan tinggi, terutama negeri, harus memberikan tempat secara khusus bagi mereka yang memiliki keterbatasan secara ekonomi. ”Jumlahnya memang belum dirumuskan, tetapi sekitar 20-30 persen. Hal itu yang menjadi kebijakan dasar pada UU atau PP yang baru sebagai pengganti UU BHP,” katanya. (ant-45)
Bukan bentuk BHP yang menjadi tujuan dari Perpu tersebut, tetapi sebuah otonomi dari Perguruan Tinggi (PT). Tak pelak apabila Institut Pertanian Bogor menginginkan agar pemerintah membentuk suatu Perpu yang otonomi pada Perguruan Tinggi. Hal tersebut sebetulnya menjadi tujuan utama dari pemerintah yang diikuti oleh setiap Perguruan Tinggi (PT) Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang ada di Indoneesia ini, salah satunya yakni Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Apabila sudah ada Perpu sebagai pengganti UU-BHP, maka PP no 71 tahun 1999 tidak akan berlaku lagi. Perpu yang dikeluarkan presiden itu hanya sekedar mengisi UU-BHP yang dimana didalamnya tersebut terdapat BHMN. Pemerintah juga membuat suatu kerangka BHP versi baru. Sebab yang sebelumnya itu banyak sekali isinya yang menyimpang. Yang disitu terdapat orientasi pada pelayanan kampus dan sumber dana dari pemerintah ada juga jaminan standar. Masyarakat hanya membantu saja, selebihnya itu adalah keleluasaaan dan kreativitas pengelola dari Perguruan Tinggi itu sendiri, kreativitas itu diutamakan dengan adanya suatu pengembangan riset/penelitian. Akan tetapi, apabila ada penyelewengan hal tersebut tentunya harus ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku!.
Apabila sebuah Perguruan Tinggi belum bisa mandiri dalam pengelolaan keuangannya, maka ada standar pengelolaan keuangan dari Negara dan ada juga aturan mengenai pelaporan, ada UU pengeloloaan keuangan Negara dan UU tentang perbendaharaan Negara. Negara itu butuh calon dokter, guru, insinyur dan para ahli lainnya yang bisa membangun bangsa. Negara yang membutuhkan itu bukan hanya semata-mata untuk mencari pekerjaan atau uang saja, jadi semestinya pemerintah tidaklah usah ragu untuk bertanggung jawab terhadap anggaran dari pemerintah itu sendiri, karena Negara ini membutuhkan sekali sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk membangun ibu pertiwi ini.
Keberadaan UUD BHP sebetulnya selain bertentangan dengan UUD 45 sebagaimana bunyi keputusan MK tanggal 31 Maret 2010, juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila kedua sampai kelima. Oleh krena itu pembatalan UU BHP oleh MK seharusnya disambut positif oleh semua pihak dan tidak perlu menimbulkan kegaduhan di kalangan birokrasi pemerintah. Pemerintah justru seharusnya menyadari kesalahannya sehingga melakukan refleksi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pembuatan regulasi baru tidak diperlukan mengingat kita telah memiliki UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Jadi tidak ada istilah kevakuman payung hukum di dalam penyelenggaraan pendidikan baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta.
Pembuatan perpu atau UU baru untuk mengatur pendidikan dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru yang tidak jauh dari keberadaan UU BHP yang dibatalkan oleh MK. Sebab kemungkinan terjadinya kanibalisasi (mengambil pasal-pasal di dalam UU BHP) untuk dimasukkan ke dalam regulasi baru yang akan dibuat itu peluangnya sangat besar. Bila hal ini terjadi maka perpu atau UU baru hanya akan menimbulkan ketegangan lagi di masyarakat. Kecuali itu perpu tidak cocok dipakai untuk mengganti UU BHP mengingat isu yang akan diatur (bidang pendidikan) merupakan masalah yang sifatnya long term bukan darurat.
Tuntutan para pengelola PT BHMN dan PTN agar mereka diberi otonomi luas dalam pengelolaan pendidikan tinggi dapat diakomodasi dalam bentuk PT yang merupakan turunan dari UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat perguruan tinggi itu bagian integral dari sistem pendidikan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 31 ayat 3 yaitu pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan UU. Jadi jelaslah bahwa PT BHMN maupun PTN wajib tunduk pada keberadaan UU sistem pendidikan nasional. Dengan demikian tidak diperlukan Perpu maupun UU baru khusus untuk mengatur PT BHMN mapun PTN. Yang diperlukan adalah PP saja yang merupakan turunan dari UU sisdiknas tahun 2003; seperti halnya PP no 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi yang merupakan turunan dari UU no 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PP ini kelak direvisi menjadi PP no 60 tahun 1999. Mengingat bentuk PT BHMN sekarang ini terbukti merusak tatanan kehidupan bangsa, maka keberadaan PT BHMN harus dikembalikan menjadi PTN. Bila keberadaan PTN dirasa kurang fleksibel di dalam pengelolaan dana dari masyarakat maka yang perlu diubah bukan bentuk PTNnya melainkan UU keuangan negara agar lebih fleksibel dan akomodatif terhadap pengelolaan dan pengunaan anggaran untuk kebutuhan pelayanan umum. Kegiatan pencerdasan bangsa yang dijalankan oleh perguruan tinggi adalah tugas utama dari keberadaan Negara ini; sedangkan pengelolaan keuangan adalah kegiatan penunjang atau (instrumentalis). Sebagai kegiatan utama keberadaan PTN tidak boleh dikorbankan demi mengabdi pada mekanisme pengelolaan keuangan Negara (instrumentalis). Bila mekanisme keuangan Negara tidak mampu menunjang pelaksanaan kegiatan utama maka mekanisme tersebutlah yang harus diubah bukan justru hal yang utama dikorbankan demi kegiatan penunjang.

4. Kesimpulan
Akuntabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan output dan outcome yang memuaskan pelanggan. Akuntabilitas menuntut kesepadanan antara tujuan lembaga pendidikan tersebut dengan kenyataan dalam hal norma, etika dan nilai (values) termasuk semua program dan kegiatan yang dilaksanakannya. Hal ini memerlukan transparansi (keterbukaan) dari semua pihak yang terlibat dan akuntabilitas untuk penggunaan semua sumberdayanya.
Evaluasi adalah suatu upaya sistematis untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang menghasilkan kesimpulan tentang nilai, manfaat, serta kinerja dari lembaga pendidikan atau unit kerja yang dievaluasi, kemudian menggunakan hasil evaluasi tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Evaluasi bisa dilakukan secara internal atau eksternal.
Apapun peraturan yang akan dibuat oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia tentunya harus sesuai dengan akuntabilitas dari pemerintah ini yang harus berdasarkan dari hasil evaluasi tentang sejauh mana perkembangan pendidikan yang terjadi di Indonesia ini sehingga benar-benar dapat menciptakan suatu system atau peraturan yang mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ini, karena pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun bangsa ini dan sumber daya manusia yang begitu melimpah di Indonesia akan menjadi setumpuk sampah apabila tidak dikelolea secara baik oleh pemerintah.

5. Daftar Pustaka
Slamet, Margono, 1999. Filosofi Mutu dan Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu
Terpadu, IPB Bogor.
ISOLA POS, EDISI 49/TH XIX/MEI 2010
http//www.suaramerdeka.com
http//www.JPNN.com
http//www.KoalisiAnti-UUBHP.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: